liputansembilan.com
Sebuah tweet dari akun @mawakresna menjadi viral di media sosial, memicu perhatian publik terkait dugaan penggunaan anggaran negara untuk pembelian celana dalam bagi Tentara Nasional Indonesia (TNI). Tweet tersebut muncul sebagai respons terhadap pernyataan yang dianggap merendahkan dari Jenderal Maruli, yang menyebut kritik terhadap TNI sebagai "kampungan" dan "mengolok dua fungsi TNI."
Dalam cuitannya, @mawakresna meminta maaf kepada Jenderal Maruli sambil menyindir bahwa TNI justru membeli celana dalam menggunakan uang rakyat. "Orang kampungan pun punya kontribusi beli celana dalam prajurit TNI," tulisnya, disertai dengan tagar #TolakRevisiUUtni dan #TolakDwifungsiABRI.
Mohon maaf nih pak Maruli, TNI aja beli celana dalam masih pake duit rakyat, ya masa mengkritik dan menolak dwi fungsi TNI malah dikatain kampungan.
— Mawa Kresna (@mawakresna) March 17, 2025
Orang kampungan pun punya kontribusi beliin celana dalam prajurit TNI. #TolakRevisiUUTNI #TolakDwifungsiABRI pic.twitter.com/pH1t04c24v
Sementara itu, gambar yang menyertai tweet tersebut menampilkan data dari Laporan Kinerja Pengelolaan Keuangan Negara (LKPJ) 2025, yang mengklaim bahwa TNI melakukan pembelian celana dalam dengan total anggaran mencapai Rp170,9 juta. Data ini diduga berasal dari katalog e-katalog dengan nomor anggaran Rp170 juta, memicu kecurigaan netizen tentang penggunaan dana publik untuk kebutuhan yang dianggap kurang esensial.
Netizen pun ramai membahas isu ini, dengan banyak yang menyayangkan pernyataan Jenderal Maruli yang dianggap tidak sensitif terhadap kondisi ekonomi rakyat. "Kalau uang rakyat dipakai buat beli celana dalam, ya wajar kalau dikritik. Jangan balik bilang kampungan," ujar salah satu pengguna X. Hingga kini, belum ada pernyataan resmi dari TNI maupun pihak berwenang terkait tuduhan ini.
Kasus ini semakin menambah panas diskusi publik mengenai transparansi anggaran militer dan fungsi ganda TNI, yang kembali menjadi sorotan dengan adanya tagar #TolakRevisiUUtni. Netizen tampaknya terus memantau perkembangan isu ini, menanti klarifikasi dari pihak terkait.
